Archives for December 2013

MENDETEKSI MENCEGAH DAN MENYEMBUHKAN

Mencegah sakit liver/kuning, jantung koroner, ginjal dan stroke sangatlah penting. Penasia mampu mendeteksi gejala awalnya dan langsung menyembuhkannya.

Penyakit tersebut berperanan besar atas meninggalnya SDM yang masih produktif di Indonesia.

Penyebab kematian nomor satu ternyata bukan penyakit menular.
Sakit jantung koroner dan stroke yang bukan penyakit menular, menempati urutan tertinggi, atas meninggalnya SDM yang masih produktif.

Kalau anda yang menjadi tiang keluarga, lakukan 3-4 kali terapi di PENNASIA. Jangan sampai anda meninggal mendadak dan masa depan anak istri menjadi tidak terencana. Sudah banyak peristiwa dan contoh yang terjadi di sekitar kita. [Read more…]

Tatib

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMBENTUKAN
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN
“PURI MAS” SURABAYA
Tanggal … Januari 2016

BAB I
PEDOMAN UMUM
Pasal 1
Dasar

Rapat Umum Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun ini diselenggarakan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 juncto Pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

Pasal 2
Bahasa

Rapat Umum Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun “PURI MAS” (selanjutnya disebut “Rapat Umum”), diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 3
Status

Rapat Umum ini merupakan forum tertinggi dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun “PURI MAS” yang mempunyai kewenangan, antara lain: Pembentukan dan pemilihan Pengurus serta pembahasan dan pengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4
Peserta Rapat

Peserta rapat yang berhak hadir dalam Rapat Umum adalah :
• Para Pemilik Satuan Rumah Susun “PURI MAS” yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, atau Akta Jual Beli, atau PPJB, atau kuasanya yang sah menurut hukum selaku Anggota.
• Tamu Undangan lainnya. (Dinas …., Notaris, Narasumber, dll.)
• Pelaku Pembangunan Rumah Susun Puri Mas berikut seluruh wakilnya sebagai Peninjau.

Pasal 5
Ketua Rapat

Rapat Umum ini dibuka oleh pelaku pembangunan rumah susun. Sedangkan ketua rapat ditentukan oleh forum yang hadir.
Bisa dari pihak developer/BM, atau peserta menunjuk pimpinan rapat baru.
Yang selanjutnya akan memimpin Rapat Musyawarah selaku Ketua Rapat.

Pasal 6
Kuorum Kehadiran Rapat

• Kuorum kehadiran Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% dari jumlah NPP Anggota.
• Dalam hal kuorum kehadiran Rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas belum terpenuhi maka Rapat diskors selama 30 (tiga puluh) menit.
• Setelah Rapat diskors selama 30 (tiga puluh) menit, kuorum kehadiran Rapat belum juga terpenuhi, maka Anggota yang hadir dalam Rapat dapat melangsungkan Rapat dan mengambil keputusan yang sah.

Pasal 7
Kuorum Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan Rapat Umum dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak tercapai keputusan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting) berdasarkan NPP.

Pasal 8
Hak suara / memilih

1. Tiap unit mempunyai hak satu suara yang bisa digunakan oleh dia sendiri atau penyewa yang diberi kuasa untuk mewakilinya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 juncto Pasal 55 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, dan Kepmenpera nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, khususnya pada lampiran Bab VII angka 2 huruf c, maka setiap anggota memiliki hak yang sama sesuai NPP “.

Pasal 9
Hak dipilih menjadi pengurus

Yang berhak menjadi pengurus adalah pemilik apartemen, istri atau suami pemilik, atau anak dari pemilik, Baik yang tinggal di apartemen, maupun yang tidak tinggal di apartemen, yang didukung dengan data yang sah,
Dengan ketentuan sbb:

a. Warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. Berdomisili di Surabaya dan sekitarnya (tinggal di apartemen, lebih dekat apartemen lebih baik).
c. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang sah di Surabaya dan sekitarnya.
d. Hadir dan Menyatakan bersedia menjadi pengurus secara lisan dan tulisan saat pemilihan.
e. Mempunya pengalaman dalam berorganisasi di lingkungan dan atau di kantor tempat bekerja.
f. Menyampaikan visi dan misi di depan forum rapat pemilihan. Dan menjawab beberapa pertanyaan peserta rapat.
g. Mampu bekerja sama dengan sesama Pengurus PPPSRS Purimas.
h. Mampu berinisiatif dan mencari sumber dana, baik dari dalam maupun di luar, guna kebutuhan dan kepentingan penghuni rumah susun Apartemen Purimas.

Pasal 10
Tata Cara Pemilihan Pengurus.

Peserta dapat memilih cara sbb:
1. Model Tunggal.
Peserta memilih ketua P3SRS. Ketua terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan.

Susunan Pengurus Minimal 1.Ketua, 2.Sekretaris, 3.Bendahara, 4.Pengawas.
Disarankan jumlahnya ganjil (mis:plus Bendahara2)
Pada kepengurusan awal, karena masih banyak tantangan kami sarankan jumlahnya sembilan orang.
Ketua, wakil, sekretaris1, sekretaris2, bendahara1, bendahara2, Divisi Keamanan, Divisi Kebersihan, Pengawas.
Namun demikian, keputusan terserah pada peserta rapat.

2. Model paket.
Paket susunan kepengurusan yang tersedia disodorkan kepada peserta rapat. Peserta rapat memilih paket yg tersedia.

Contoh:
A. 1.Ketua: Bagus 2.Sekr: Siti 3.Bend1: Wawan 4.Bend2: Wiwin 5.Pengawas: Wicaksono

B. 1.Ketua: Joko 2.Sekr: Lina 3.Bend1: Bambang 4. Bend2: Wanto 5.Pengawas: Betty
Peserta rapat dipersilahkan memilih paket A, atau paket B

BAB II
KETENTUAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN AGENDA RAPAT
Pasal 11

  • Hanya Peserta Rapat atau kuasanya yang sah, berhak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan tentang Agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
  • Ketua Rapat akan memberikan kesempatan bertanya, berpendapat, dan/atau mengajukan usulan sewajarnya atas agenda rapat.
  • Para Peserta Rapat atau kuasa yang sah apabila akan menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan atas acara Rapat, terlebih dahulu menyebutkan:
    •Nama: …………………..
    •Lantai dan nomor unit yang dimiliki atau diwakili.
    •Status sebagai pemilik atau penghuni yang bertindak berdasarkan kuasa dari pemilik
  • Pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan yang diajukan hanya yang berhubungan dengan Agenda Rapat dan disampaikan secara ringkas, jelas, dan tertib.
  • Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Rapat maka setiap Peserta Rapat atau kuasa yang sah masing-masing dapat mengajukan maksimum 3 (tiga) pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan untuk setiap Agenda Rapat.
  • Pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya.
  • Bilamana diperlukan, Ketua Rapat dapat meminta bantuan Dinas …..,, narasumber dan/atau Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
  • Setelah pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan disampaikan oleh Peserta Rapat atau kuasa yang sah dan selesai diberikan jawaban/penjelasan maka ketua rapat mengusulkan kepada Forum Rapat untuk mengambil keputusan mengenai agenda rapat yang sedang dibicarakan.

BAB III
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 12

•Hanya Peserta Rapat atau kuasa yang sah, berhak mengeluarkan Hak Suara.
•Para Peserta Rapat atau kuasa yang sah, yang tidak menentukan sikap setuju atau tidak setuju pada saat pengambilan keputusan atas usulan Agenda Rapat dilangsungkan, dianggap sebagai Suara blanko (abstain).
•Para Peserta Rapat dan kuasa yang sah, yang tidak hadir atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pengambilan keputusan, dianggap sebagai Suara yang tidak sah.
•Suara blanko (abstain) dan Suara yang tidak sah, dianggap sebagai Suara yang tidak ada, serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah Suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

BAB IV
LAIN-LAIN
Pasal 13

Peserta rapat, dan peninjau
•Dilarang membuat keributan yang dapat menggangu acara Rapat.
•Dilarang membawa senjata api, senjata tajam dan lain-lainnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa raga.
•Pimpinan rapat berhak untuk mengatur jalannya rapat agar rapat berjalan tertib dan teratur.
•Pimpinan rapat berhak untuk mengeluarkan peserta rapat yang tidak tertib yang dapat menggangu jalannya acara rapat.
Demikian tata tertib Rapat ini., dibuat untuk ditaati bersama agar rapat dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Surabaya, …… Januari 2016

ATAS NAMA SELURUH PESERTA RAPAT
KETUA

…………..